Senin, 14 April 2014

10 macam-macam bentuk meja rapat beserta penjelasannya



1.      Hollow Round Table Style
Adalah bentuk meja bundar yg ditengahnya diberi rongga, dan biasanya dirongga ini ditempatkan mini garden atau greeneries. Table set up seperti ini merupakan gabungan dari empat buah croissant table.Faktor kesulitan untuk menata table set up semacam ini adalah pada pemasangan table cloth , karena taplak meja yg standar tidak ada yg berbentuk croissant. Besar atau kecilnya bentuk meja ini tergantung dari jumlah peserta acara.












2.  Hollow Rectangular Table Style
Rectangular Table Style atau sering juga disebut long table style adalah table set up yg berbentuk persegi panjang yg merupakan perpaduan dari beberapa oblong table atau oblong table digabung dengan classroom table yg diatur memanjang. Pada acara dengan table set up seperti ini, biasanya diatas meja disediakan meeting kit yg lengkap, seperti notepad , pensil atau pulpen, air minum dan beberapa benda lainnya.


3.   Square Table Style
Table set up ini juga bisa disebut model empat persegi panjang. Square Table Style diciptakan dengan menyusun beberapa oblong table atau classroom table sedemikian rupa dengan rapi.Bentuk ruangan yg dipakai untuk menampung table set up ini idealnya kotak atau empat persegi panjang.Kekurangan dari table set up ini adalah bila acara tersebut menggunakan screen atau OHP , maka peserta yg duduk didepan harus membalikkan badan atau kursi mereka untuk bisa melihat kearah layer


4.   Round Table Style
Round Table Style sering juga disebut banquet style, lebih terkenal dengan sebutan meja bundar. Penggunaan round table dengan ukuran big, medium, small atau cocktail table bisa digunakan untuk berbagai function.Round table berukuran big atau medium biasanya digunakan untuk function yg melibatkan acara makan, seperti breakfast meeting atau dinner meeting.Sementara yg berukuran small atau cocktail table idealnya hanya untuk meeting tidak untuk acara makan


5.   Melbourne Square Oblong Table Style
Jenis table set up semacam ini merupakan perpaduan dari beberapa jenis meja yg berbeda yg ada di banquet operation, yaitu oblong table, halfmoon table dan quarter table. Table set up ini berbentuk segi empat dan terlihat paling artistic, mewah dan megah, sehingga tepat untuk function VVIP. Keindahan table set up ini harus didukung oleh keahlian menata tanaman atau mini garden ,sehingga dapat membuat suasana ruang yg indah dan berbeda.Table set up ini cenderung memanjang dengan batas tertentu, melihat kapasitas function room


6.   V-Shape Oblong Table Style
Dalam table set up ini ,oblong table diatur membentuk huruf V. Table set up semacam ini merupakan salah satu cara untuk memberikan variasi pada ruang acara meeting atau seminar. Penggunaan oblong table berguna untuk kenyamanan para peserta meeting atau seminar , karena meja tersebut relative lebar.Keuntungan table set up semacam ini adalah semua peserta duduk menghadap ke instruktur dan juga memberikan ruang gerak yg lebih luas kepada instruktur. Bentuk ini akan ideal jika jumlah pesertanya relative sedikit ,yaitu dibawah 40 orang












7.   Theatre Style Round Chair
Macam-macam bentuk theatre merupakan pengembangan dari kebutuhan organizer acara.Bentuk theatre ini sering digunakan untuk acara training atau seminar yg menyelipkan game didalam susunan acaranya, dengan jumlah peserta yg relative sedikit. Keuntungan dari penggunaan style ini adalah jika ada perubahan atau penambahan peserta dapat mengaturnya dengan cepat karena tinggal menambah atau mengurangi kursi saja


8.   Theatre Style Chair
Adalah bentuk dasar dari banquet set up untuk acar-acara seperti seminar, meeting dan sebagainya yg hanya menggunakan kursi saja dan tidak menggunakan meja. Meja hanya diperuntukan bagi pembicara.Pada event dengan jumlah tamu yg banyak, akan digunakan banquet chair tanpa sandaran tangan.Ada kemungkinan baris yg paling depan saja yg menggunakan armchair atau bahkan sofa yg lengkap dengan meja kecil.

9.   U-Shape Classroom Table Style
Yang dimaksud dengan table set up ini adalah pengaturan meja dibuat membentuk huruf U dengan menggunakan classroom table. Karena classroom table adalah meja yg tidak begitu besar, maka untuk kenyamanan peserta acara pada saat acara berlangsung , idealnya diatas meja tidak diletakkan benda-benda diluar perlengkapan meeting. Bagi instruktur yg harus memimpin acara bentuk table set up semacam ini sangat menguntungkan karena memberi ruang gerak yg leluasa baginya dan memungkinkan ia mendapat perhatian penuh dari peserta


10.   Oval Oblong Table Style
Bentuk oval oblong table style diinspirasikan dari bentuk oval yg berasal dari penyatuan dua oblong table ditambah small half moon table di kanan dan kiri.Bentuk table set up semacam ini merupakan ciri dari acara yg bersifat santai atau informal, seperti acara-acara meeting sambil makan (breakfast, lunch, dinner)
 
11.   Olga Table Style
Olga table style terdiri dari gabungan oblong table dan cocktail table . Oblong table diatur sedemikian rupa sehingga berbetuk square atau rectangular, kemudian cocktail table diletakkan dibagian ujung-ujungnya. Table set up ini ideal untuk acara dengan jumlah partisipan yg sedikit.Untuk acara meeting atau seminar dimana peserta acara perlu menggunakan laptop, tas besar atau hand out dan membaca brosur-brosur table set up semacam ini akan sangat memudahkan mereka

12.   Triangle Oblong Table Style
Triangle oblong table style adalah salah satu table set up yg biasa digunakan untuk meeting , terutama sambil makan (breakfast, lunch, dinner). Karena meja yg digunakan cukup lebar, maka di atas meja dapat disediakan meeting kit. Dalam membentuk table set up seperti ini juga diperlukan dukungan dekorasi dari florist dan gardening.

Minggu, 13 April 2014

Pengajaran Kemandirian Nabi Muhammad SAW

Dari Abu Hurairah ra, katanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam  bersabda : Orang mukmin yang kuat (jasmani dan rohani) lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun begitu, keduanya sama-sama mempunyai kelebihan. Jagalah agar kamu selalu dalam situasi yang bermanfaat bagi dirimu, dan mohonlah selalu pertolongan kepada Allah  dan jangan bosan/malas. Jika engkau mendapat cobaan, jangan berkata ; seandainya ( tadi )aku berbuat begini dan begitu (tentu tidak akan begini jadinya). Tetapi ucapkanlah Allah Maha Kuasa dan berbuat sekehendak-Nya. Karena kata seandainya memberi peluang bagi setan. (HR.  Muslim)
Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk mandiri. Kemandirian akan memberi peluang bagi seseorang dapat berbuat lebih baik dan lebih banyak. Ketergantungan kepada orang/pihak lain, membuat kehidupan tidak akan nyaman. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah SWT.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak hanya mengingatkan umatnya untuk mandiri, tetapi juga selalu mengaplikasikan kemandirian itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekelumit kisah kemandirian Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam saya kutip dari “ Suara Hidayatullah, Edisi Januari 2012.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri. Kalau kita menelusuri jejak hidup beliau, akan kita temukan betapa beliau seorang yang sangat mandiri. Beliau tak segan mengerjakan pekerjaan kasar sebagaimana dikerjakan orang kebanyakan. Beliau sering menambal sendiri jubahnya, menjahit sepatunya, dan melakukan setumpuk pekerjaan rumah. Bagi beliau, pekerjaan kasar tidak mengurangi sedikitpun kemuliaannya sebagai Utusan Allah.
Suatu hari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabat melakukan sebuah perjalanan dan perlu berkemah. Ketika hendak mengolah makanan, mereka berebut untuk ambil bagian.
Salah seorang Sahabat berkata:” Aku yang menyembelih kambingnya.” Yang lain menyahut:” Aku yang mengulitinya.” Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa sallam tidak mau kalah. Beliau berkata :” Aku yang mencari kayu bakarnya.”
Mendengar inisiatif Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut, para Sahabat kemudian berkata:” Biarkan kami saja yang mengerjakan semuanya. Lebih baik engkau beristirahat saja”.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda:” Aku tahu, kalian pasti tidak menghendaki aku mengerjakan hal ini, tapi Allah tidak suka melihatku mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini”. Setelah itu, beliau meninggalkan para Sahabat menuju padang pasir untuk mengumpulkan kayu bakar.
Bagi sebagian pemimpin, mengerjakan pekerjaan kasar seperti mencari kayu bakar akan dianggap hina, atau setidaknya mengurangi gengsi. Akan tetapi bagi Rasulullah saw, pekerjaan apapun yang dikerjakan secara jujur, profesional, dan bermanfaat untuk semua, maka pekerjaan itu adalah mulia. Kemuliaannya dan kehormatannya tidak berkurang sedikitpun hanya karena beliau mengerjakan pekerjaan kasar. Sebaliknya, beliau merasa bangga dan mulia jika bisa mengerjakan sendiri tugasnya, termasuk tugas kerumah-tanggaan.
Rasulullah saw juga pernah pergi ke pasar dan pulangnya membawa beberapa keranjang barang. Melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam keberatan membawa barang-barangnya, para Sahabat berinisiatif membawakannya. Namun, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam segera menolaknya. Beliau bersabda:” Kamilah pemilik barang ini, maka kamilah yang paling berhak membawanya.”
Kemandirian yang ditekankan syariat adalah kemauan untuk memenuhi kebutuhan  sendiri dengan bekerja keras agar terhindar dari sikap meminta-minta. Dalam ajaran Islam, meminta-minta adalah pekerjaan hina yang harus dijauhi, kecuali dalam keadaan sangat memaksa.
Islam tidak melarang kaum Muslim menerima pemberian orang lain, akan tetapi menjadi pemberi jauh lebih baik dan mulia. Kita semua dianjurkan untuk memberi dan menjadi “tangan di atas”.
Wallahu a’lam bish-shawab.

Minggu, 06 April 2014

tugas BP artikel napza

Artikel tentang narkoba/ napza

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. selain narkoba dikenal juga Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua itu mengacu pada mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu, tapi sekarang hal tersebut disalahgunakan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.
berikut ini jenis/ macam-macam narkoba/napza:
1. Ganja / Mariyuana / Kanabis
Mariyuana adalah tanaman semak / perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksan dan mengatasi keracunan ringan (intoksikasi ringan).
Zat getah ganja / THC (delta-9 tetra hidrocannabinol) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabasis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimenk, cimeng, cimenx, joint, spleft, dan sebagainya.
Ganja dapat menimbulkan efek yang menenangkan / relaksasi. Orang yang baru memakai ganja atau mariyuana memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- Mabuk / mabok dengan mata merah.
- Tubuh lemas dan lelah.
- Bola mata menjadi besar.
Bagi pengguna ganjo alias mariyuana semua itu tidak masalah walaupun banyak menimbulkan efek buruk bagi fisik dan mental, yakni antara lain sebagai berikut ini :
- Kemampuan konsentrasi berkurang.
- Daya tangkap syaraf otak berkurang.
- Penglihatan kabur / berkunang-kunang.
- Pasokan sirkulasi darah ke jantung berkurang.
Yang penting bagi pecandu ganja adalah efek enak dan nikmat dunia yang semu seperti :
- Rasa gembira.
- Percaya diri / PD meningkat pesat.
- Peka pada suara.
2. Kokain / Cocaine Hydrochloride
Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun coca (erythoroxylon coca) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara / teknik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.
Kenikmatan menggunakan kokain hanya dirasakan sebentar saja, yaitu selama 1 sampai 4 menit seperti rasa senang riang gembira, tambah pede, terangsang, menambah tanaga dan stamina, sukses, dan lain-lain. Setelah 20 menit semua perasaan enak itu hilang seketika berubah menjadi rasa lelah / capek, depresi mental dan ketagihan untuk menggunakannya lagi, lagi dan lagi sampai mati.
Efek psikologis atau mental spiritual yang dapat ditimbukan dari penggunaan kokain secara terus menerus adalah :
- Darah tinggi
- Sulit bobo / susah tidur
- Bola mata menjadi kecil
- Hilang nafsu makan / kurus
- Detak jantung jadi cepat
- Terbius sesaat, dan sebagainya
3. Opiat Sintetik / Sintetis
Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin dan dektropropoksiven (distalgesic) yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium / opiat yang berbentuk serbuk putih. Opiat sintesis dapat memberi efek seperti heroin, namun kurang menimbulkan ketagihan / kecanduan. Namun karena pembuatannya sulit, opiat buatan ini jarang beredar kalangan non medis.
4. Kodein
Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan / efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat.
5. Opiat / Opium
Opiat atau opium adalah bubuk yang dihasilkan kangsung oleh tanaman yang bernama poppy / papaver somniferum di mana di dalam bubuk haram tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.
6. Morfin
Mofrin adalah alkoloida yang merupakan hasil ekstraksi serta isolasi opium dengan zat kimia tertentu untuk penghilang rasa sakit atau hipnoanalgetik bagi pasien penyakit tertentu. Dampak atau efek dari penggunaan morfin yang sifatnya negatif membuat penggunaan morfin diganti dengan obat-obatan lain yang memiliki kegunaan yang sama namun ramah bagi pemakainya.
7. Heroin
Heroin adalah keturunan dari morfin atau opioda semisintatik dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan / kecanduan yang berlipat ganda dibandingkan dengan morfin. Heroin dipakai oleh para pecandunya yang bodoh dengan cara menyuntik heroin ke otot, kulit / sub kutan atau pembuluh vena.

Tugas PKn Tentang Kedaulatan

TUGAS PKN




“KEDAULATAN”
Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas
sekaligus memperbaiki nilai Pkn
Disusun oleh :
KANIA ISTI KHATIMAH (33)
KELAS VIII D
Tahun Pelajaran 2010-2011
SMPN 1 RANCAEKEK




KEDAULATAN
A. Pengertian
            Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau.Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat.
            Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik.
Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik) membagi tingkat kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de jure.

            Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian ke¬daulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya de-ngan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, ke¬daulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Peran Lembaga Negara terhadap Kedaulatan

            UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2) menyatakan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksanaan ke-daulatan ditentukan menurut Undang-Undang Dasar.

            Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat   
          Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem peme-rintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

            UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara lang¬sung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal:

a. Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih me¬lalui pemilihan umum (Pasal 2 (1)).
b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)).
c. Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)).
d. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pa-sangan secara langsung (Pasal 6 A (1)).
                                 

            Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial.

            Adapun penjelasan tentang lembaga-lembaga negara pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR ter¬diri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan keten-tuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara.
MPR mempunyai tugas dan wewenang se-bagai berikut:
a. Mengubah dan menetapkan UUD;
b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ha¬sil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR;
c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahka¬mah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna MPR;
d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Pre-siden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa ja¬batannya;
e. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

2. Presiden
UUD 1945 mengatur, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehen¬daknya sendiri (Pasal 6 (1) UUD 1945).
b. tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD 1945).
c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Pre-siden (Pasal 6 (1) UUD 1945).
d. dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 A (1)) UUD 1945).
e. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poli¬tik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pe¬milihan umum (Pasal 6 A (2) UUD 1945).

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945). Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang (Pasal 19 (2) UUD 1945). Fungsi DPR ditegaskan dalam Pasal 20A (1) UUD 1945, bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden. Fungsi anggaran DPR berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan DPR dapat meli- puti pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945). Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri, berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena jika tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya dengan baik.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang me- minta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

5. Mahkamah Agung (MA)
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Kons- titusi di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawa- hi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2) UUD 1945).

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas- nya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pe- ngaruh-pengaruh lembaga lainnya. Sebagai lembaga judikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi (tingkat banding terakhir), memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mem- peroleh kekuatan hukum tetap. MA juga berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah un- dang-undang terhadap undang-undang serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

MA merupakan lembaga peradilan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

6. Mahkamah Konstitusi

UUD 1945 menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk
(1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
(2) memutus seng- keta kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,
(3) memutus pembuba- ran partai politik,
(4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 C (1)),
(5) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24 C (2) UUD 1945).

7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan bagian dari keanggota- an MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap propinsi (Pasal 2 (1) dan Pasal 22 C (1) UUD 1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi (Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2003). Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 33 (4) UU No. 22 Tahun 2003).

Kewenangan DPD dituangkan dalam Pasal 22 D UUD 1945, yaitu:
a. mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta peng- gabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
c. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR.

8. Pemerintah Daerah
Pemerintah Derah merupakan penyelenggara peme- rintahan daerah. Keberadaan pemerintahan daerah di- landasi oleh ketentuan UUD 1945 Pasal 18 (1) yang me- nyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan da- erah, yang diatur dengan undang- undang.
Pemerintahan daerah dibedakan antara pemerintah- an daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Dalam Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 dibedakan sebutan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur seba- gai kepala daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah kabupaten. Pemerintah daerah kota dipimpin oleh Walikota sebagai kepala daerah kota.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Su- sunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di- nyatakan, bahwa DPRD terdiri atas DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004).
DPRD Propinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lem baga daerah propinsi (Pasal 60 UU No. 22 Tahun 2003). Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003). Fungsi DPRD secara umum sama dengan fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

10. Komisi Pemilihan Umum
Komisi pemilihan umum merupa-kan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22 E (5) UUD 1945). Komisi pemilihan umum sebagai lembaga pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU (Pasal 1 (6) UU No. 22 Tahun 2007 ten- tang Penyelenggara Pemilihan Umum). KPU menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 (5) UU No. 22 Tahun 2007). Susunan organisasi penyelenggara pe- milihan umum berdasarkan Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2007 adalah: a. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indo- nesia. b. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. c. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU berpedoman kepada asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 sebagai berikut:
a. Mandiri,
b. Jujur,
c. Adil,
d. Kepastian hukum,
e. Tertib penyelenggara pemilihan umum,
f. Kepentingan umum,
g. Keterbukaan,
h. Proporsionalitas,
i. Profesionalitas,
j. Akuntabilitas,
k.Efisiensi, dan
l. Efektivitas.

11. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B (3) UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial harus mempu¬nyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (Pasal 24 B (2) UUD 1945).
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangka- tan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehor- matan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 B (1) UUD 1945).

C. Sikap Positif Terhadap Kedaulatan Rakyat

            Secara umum dapat di- katakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang teror- ganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2008 tetang Partai Politik, bahwa yang disebut partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memper- juangkan dan membela kepentingan politik anggota, ma- syarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
                     


            Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalur¬kan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyara¬kat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi se¬seorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepenti-ngan” (interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (interest articulation).

            Melalui pemilihan seperti itulah akan dibentuk lem¬baga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu lembaga negara yang dibentuk dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah DPRD.
Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat, antara lain:

1. mengikuti pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab;
                                                  

3. berperan serta dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan BPD;

4. berperan serta memilih calon presiden dan/atau wakil presiden dalam pemilu;
                                   

5. tidak mengganggu jalannya pemilihan umum;
6. berperan serta dalam penentuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Ikut menyampaikan aspirasinya demi kemajuan bangsa Indonesia.

tugas ips tentang permasalahan tugas tenaga kerja di indonesia umumnya dan di kota cirebon khususnya

PERMASALAHAN DASAR TENAGA KERJA DI INDONESIA

1.    Tingkat Pengangguran yang Tinggi
Pengangguran merupakan salah satu masalah  tenaga kerja yang berpengaruh besar bagi perekonomian  Indonesia.  Di Indonesia jumlah angka pengangguran selalu mengalami peningkatan. Hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor. Pengangguran dapat terjadi pada saat pertambahan jumlah penduduk lebih besar daripada pertambahan lapangan kerja. Akibatnya tidak semua penduduk produktif dapat ditampung oleh lapangan kerja yang ada. Orang-orang yang tidak bisa bekerja ini akan menjadi pengangguran. Terjadinya pengangguran juga disebabkan karena rendahnya kualitas tenaga kerja. Mereka tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang lebih baik. Akibatnya orang-orang yang mempunyai kualitas rendah akan menganggur.
Selain itu masalah pengangguran juga dapat disebabkan karena lowongan kerja yang ada tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda dengan yang diharapkan perusahaan, tidak dapat bekerja. Akibatnya pengangguran bertambah. Kondisi perekonomian yang tidak baik juga dapat menjadi pemicu terjadinya pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan atau industri yang gulung tikar (bangkrut). Banyak tenaga kerja yang diberhentikan dari pekerjaannya. Orang-orang inilah yang kemudian menambah jumlah angka pengangguran.Tingginya jumlah pengangguran di Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi masyarakat maupun bagi negara.

2.    Meningkatnya Angkatan Kerja
Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk maka angkatan kerja jadi semakin besar. Hal itu dapat menjadi beban tersendiri bagi perekonomian. Mengapa demikian?
Karena jika  meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan kerja akan menyebabkan masalah pengangguran. Orang-orang yang menganggur ini secara otomatis tidak akan memperoleh penghasilan. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan pun mereka tidak bisa. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesejahteraannya menurun. Hal tersebut sangat berlawanan dengan harapan pemerintah, yaitu semakin banyaknya jumlah angkatan kerja diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

3.    Mutu Tenaga Kerja yang Rendah
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berpendidikan rendah dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai, sehingga belum memiliki keterampilan dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian mutu tenaga kerja di Indonesia tergolong rendah. Mutu tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Keterampilan dan pendidikan yang terbatas akan membatasi ragam dan jumlah pekerjaan.

4.    Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata
Persebaran tenaga kerja di Indonesia tidak merata. Di daerah Pulau Jawa tenaga kerja menumpuk sementara di luar Pulau Jawa kekurangan tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak bahwa di Pulau Jawa banyak pengangguran, sedangkan di luar Pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam yang ada.

Selasa, 18 Maret 2014

contoh contoh alat pembayaran




A.      CEK DAN BILYET GIRO (BG)
Cek dan Bilyet Giro (BG) merupakan Alat Pembayaran paling lama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Cek telah diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), sementara BG pertama kali diatur tahun 1972 dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penggunaan Cek dan BG untuk pembayaran umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendukung kelancaran transaksi bisnisnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan nasabah individu menggunakan Cek dan BG dalam melakukan pembayaran.

B.      KARTU DEBIT (ATM)
Mayoritas masyarakat Indonesia telah mengenal Kartu Pembayaran, terutama di daerah-daerah atau kota-kota yang tergolong maju di Negara kita. Kartu pembayaran yang saat ini paling diminati oleh masyarakat adalah Kartu ATM atau Debet. Selama tahun 2010, dengan jumlah kartu yang beredar sebesar 51,6 juta Kartu, volume penggunaan Kartu ATM/Debet yang mencapai 1,81 Milyar Transaksi atau 4,95 Juta transaksi per hari, menjadi yang paling tinggi diantara alat pembayaran lainnya.

C.      KARTU KREDIT
Kartu Kredit merupakan alat pembayaran yang memiliki prinsip “BUY NOW AND PAY LATER”, dimana pada saat transaksi kewajiban pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit Kartu Kredit. Pemegang kartu dapat melunasi pembayaran berdasarkan waktu yang disepakati antara pemegang kartu dan penerbit. Saat ini fasilitas yang ditawarkan bagi pengguna Kartu Kredit sangat beragam, mulai dari Diskon di Merchant, Point Rewards yang dapat digunakan untuk berbelanja, sampai dengan pembelian barang dengan Bunga Cicilan 0%.

D.      BI SKN dan BI RTGS
Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada kondisi yang menuntut kita untuk melakukan pembayaran yang bersifat urgent dengan nilai yang besar kepada pihak lain dalam waktu cepat. Apabila Anda pernah menghadapi kondisi tersebut, gunakanlah  Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk melakukan transaksi pembayaran tersebut.

E.       KUPU (Kegiatan Usaha Pengiriman Uang)
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), yang juga dikenal sebagai Money Remittance Service, merupakan kegiatan pengiriman uang, baik secara domestik maupun lintas batas (Cross Border), yang dilakukan oleh penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima. Pada umumnya, jasa layanan pengiriman uang ini banyak digunakan oleh migrant workers, dalam hal ini digunakan sebagai sarana transfer dana dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri kepada keluarganya di Indonesia. Namun demikian, pengguna layanan jasa ini dapat juga dilakukan oleh selain TKI, seperti turis mancanegara, orang tua pelajar Indonesia di luar negeri, dan sebagainya.Di Negara Indonesia, Surat Izin KUPU diterbitkan oleh BANK INDONESIA selaku Bank Sentral dan Pengatur Lalu Lintas Keuangan Negara Indonesia. Setiap institusi yang ingin mengadakan layanan KUPU harus mengajukan semacam proposal dan akan dianalisis secara detail (Uji Kelayakan) oleh Bank Indonesia. Tidak semua institusi, bahkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang lolos dalam analisis dan uji kelayakan oleh Bank Indonesia.